Pekan Membaca Bakudapan #4: Dilema Pangan Lokal yang Seperti Truk Hibrida

Pekan Membaca Bakudapan #4: Dilema Pangan Lokal yang Seperti Truk Hibrida

Dalam Pekan Membaca Bakudapan yang keempat, kami membahas tulisan Sarah DeWeerdt berjudul Is Local Food Better . Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan terpisah dengan tema payung, “local food”. Seri pertama yang kami baca dan bahas ini menghubungkan antara pangan lokal dengan isu lingkungan, apakah pangan lokal yang selalu diasosiasikan dengan praktik ramah lingkungan memang benar ramah lingkungan? Sementara itu, seri kedua menjelaskan implikasi-implikasi ekonomi yang berkaitan dengan pangan lokal.

Dalam menerangkan hubungan pangan lokal dengan lingkungan, DeWeerdt menggunakan topik “emisi gas karbon” sebagai penjembatan antara dua hal tersebut. Dia menyajikan berbagai pandangan dari beberapa orang, mulai dari para peneliti, akademisi, sampai masyarakat awam. Mula-mula dia mencoba menjelaskannya melalui konsep “food miles” yang menurutnya selalu mendominasi diskusi dalam gerakan-gerakan pangan lokal yang beberapa tahun ini semakin marak terjadi.

Saat membahas soal “food miles” ini, DeWeerdt kembali mempertanyakan apa yang dimaksud dengan “local” dalam istilah “local food”. “How local is local?”, seberapa lokal kah lokal yang dimaksud? DeWeerdt mengatakan tidak ada definisi yang diterima secara universal jika yang dimaksud local di sini berkaitan dengan jarak; ada yang mengatakan maksimal 100 km, ada juga yang berpendapat selama dia masih dalam negara bagian yang sama (Amerika Serikat), atau masih satu kota, provinsi, bahkan negara sebab ada beberapa negara kecil di Eropa. Menurut Rich Pirog, associate director dari the Leopold Center for Sustainable Agriculture di Iowa State University yang disebutkan DeWeerdt, konsepsi “food miles” yang seperti ini memang mengukur seberapa jauh jarak makanan tersebut mulai dari dihasilkan hingga ke meja makan, tapi tidak bisa mengukur dengan baik dampak-dampak lingkungan yang diakibatkan.

Contoh yang disebutkan, kereta bisa 10 kali lebih efisien dalam mengangkut berton-ton muatan daripada truk. Misalnya, kentang yang diangkut dengan truk dari jarak 100 km membuang gas karbon yang jumlahnya kurang lebih sama dengan kentang yang dibawa pakai kereta dari jarak 1000 km. Sekalipun tidak dijelaskan secara lebih detail, tapi mungkin maksudnya bahwa kereta bisa mengangkut jauh lebih banyak muatan dalam sekali jalan sementara truk perlu bolak-balik beberapa kali agar jumlah muatan yang diangkut sama dengan kereta. Dengan demikian, dari gambaran yang disajikan ini, hubungan pangan lokal dengan praktik ramah lingkungan juga menyangkut soal efisiensi energi dalam hal transportasi yang tentu juga membahas teknologi sebab yang menjadi pertimbangan bukan jaraknya tapi moda transportasi yang digunakan seperti apa.

Selain itu, artikel ini kemudian membahas beberapa temuan dan pandangan beberapa akademisi dan praktisi yang mengatakan bahwa hal yang justru perlu lebih diperhatikan bukan seberapa jauh jarak atau dengan apa bahan-bahan pangan tersebut diangkut, tapi seperti apa proses produksinya. Disebutkan bahwa emisi gas karbon justru terbuang lebih banyak jauh sebelum bahan-bahan pangan ini diangkut. Misalnya seperti temuan peneliti asal Swedia, Annika Carlsson-Kanyama, bahwa dari perspektif gas rumah kaca, lebih baik kalau orang-orang Swedia membeli tomat Spanyol sebab tomat Spanyol ditanam di lahan terbuka sementara tomat Swedia dibudidayakan di dalam rumah-rumah kaca (greenhouses) yang temperaturnya dijaga menggunakan bahan bakar fosil.

Diterangkan secara matematis bahwa emisi gas rumah kaca dari transportasi hanyalah sepersepuluh dari total emisi gas yang terbuang, sementara setengahnya justru terjadi selama produksi pertaniannya. Ada juga pendapat serupa dengan hasil kalkulasi yang berbeda mengatakan bahwa 83% emisi gas terjadi bahkan sebelum bahan-bahan pangan meninggalkan lahan. Katanya juga, peternakan (livestock) untuk produksi daging dan susu merupakan kontributor utama emisi karbon sebab memerlukan banyak air dan energi untuk perawatannya dan hewan-hewan ternak (sapi, kambing, domba, dan semacamnya) ini juga menghasilkan banyak gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca perusak lingkungan.

Mungkin saja, data-data ilmiah tersebut benar adanya. Akan tetapi, saran-saran ramah lingkungan ini sepertinya tidak bisa berlaku universal di setiap tempat, kalau tidak mau dibilang tidak mungkin sebab ada faktor ekonomi-sosial-budaya masyarakat yang berbeda satu sama lain. Misalnya saja di Indonesia sendiri, apakah para peternak dan petani yang menggunakan hewan untuk membajak sawah harus berhenti dari pekerjaannya dan mencoba mata pencaharian lain yang lebih ramah lingkungan? Atau yang lebih masuk akal, menyuruh mereka untuk mengganti pola-pola produksinya?

Mungkin pertanyaan kedua di atas lebih masuk akal, tapi rasanya tidak semudah itu melakukannya. Misalnya saja mengganti truk-truk pengangkut dengan truk hibrida buatan Mitsubishi yang berdasarkan laporan Kompas daring per Maret 2016 belum bisa dipasarkan di Indonesia karena harganya mahal dan infrastruktur belum mendukung. Hemat energi dan ramah lingkungan memang, tapi boros biaya serta tidak ramah di kantong!

Mungkin saja ada praktik-praktik pertanian murah yang juga ramah lingkungan. Tentu ini akan sangat bagus untuk dipraktikkan. Akan tetapi, lebih dari itu, permasalahan sosial yang dihadapai petani di Indonesia ini sepertinya jauh lebih mendesak. Masih banyak petani di negeri ini yang justru menjadi buruh di lahannya sendiri, bekerja bukan hanya untuk menghidupi keluarga tapi juga untuk para investor yang menyewa lahan mereka. Masih banyak juga bahkan yang berjuang dalam konflik-konflik agraria seperti di Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kendal (Jawa Tengah), Kulon Progo (Yogyakarta) melawan penguasa dan pengusaha demi mempertahankan tanah mereka agar tak dirampas. Masalah-masalah ini, terlepas dari apakah mereka ramah lingkungan atau tidak, agaknya jauh lebih genting bagi keberlangsungan hidup mereka.

Tom Angotti dalam refleksinya untuk buku Labor and The Locavore The Making of A Comprehensive Food Ethic karya Margaret Gray menyebutkan bahwa Gray menantang orang-orang dalam gerakan-gerakan pangan lokal (misalnya mereka yang menyebut diri sebagai locavores, termasuk Angotti sendiri yang juga mengakui dirinya sebagai locavore) untuk melihat isu pangan lokal tidak hanya dari sekadar harga, kualitas, dan keamanan pangan, tapi juga memahami lebih baik kehidupan orang-orang yang memproduksi pangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 10 tahun, Gray mengungkapkan bahwa para pekerja lahan di Hudson Valley, bagian utara kota New York, merupakan kaum imigran ilegal dari Amerika Latin yang diupah di bawah rata-rata dan larangan pekerja anak di bawah umur (child labor) yang diberlakukan khusus untuk mereka tidak terlalu ketat. Hal-hal ini pun membuat mereka tidak aman dalam bekerja.

Selain itu, mengapa isu pangan lokal ini kemudian menjadi sesuatu yang ramai dibicarakan secara global, padahal di Indonesia sendiri pasar tradisional yang menjual bahan pangan bahkan kue-kue yang bukan saja lokal tapi tradisional sudah ada dari dulu dan masih beroperasi hingga sekarang? Memang pada kenyataannya tidak semua apa yang terdapat di pasar-pasar tradisional merupakan produk-produk lokal 100%, sebab Indonesia masih mengimpor kedelai dan gandum (silakan google sendiri) sebagai bahan baku produksi tempe dan terigu, sehingga hal inilah yang cukup disadari dan dilawan oleh para penggiat pangan lokal di pasar-pasar alternatif di kota-kota besar Indonesia yang akan saya jelaskan di bawah. Akan tetapi, sebelum membahas itu, kembali dulu pada pertanyaan di kalimat pertama paragraf ini, kenapa isu ini sekarang menjadi perhatian internasional?

Jika dipikir-pikir, hal ini terjadi sepertinya semenjak isu pemanasan global menjadi sering diperbincangkan. Sejak saat itu, nampaknya pangan lokal selalu identik dengan pertanian yang ramah lingkungan karena alasan-alasan yang beberapa sudah disebutkan dalam tulisan DeWeerdt yang dibahas di atas. Bahkan sekarang sudah ada sekelompok orang di berbagai penjuru dunia yang mengorganisasi gerakan pangan lokal. Mereka berjejaring, bekerja sama dengan para petani lokal, bahkan juga menciptakan pasar-pasar alternatif. Selain itu, mereka juga menyuarakan pendapat mereka dan mengampanyekan pentingnya pangan lokal di berbagai media termasuk media sosial.

Apa yang Dilawan?

Salah satu yang biasanya dikampanyekan oleh para individu atau kelompok yang tergabung dalam pasar-pasar alternatif di perkotaan yang menjual pangan-pangan lokal adalah melawan industrialisasi pangan dan pertanian yang dinilai tidak berpihak kepada para petani dan produsen lokal serta praktik pertaniannya yang konvensional bersifat tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, tidak sehat bagi lingkungan alam dan sosial. Oleh sebab itulah mereka yang terlibat dalam aksi ini ingin menciptakan pasar yang bebas dari sistem tengkulak sehingga mekanisme pasarnya bersifat langsung dari petani sebagai produsen kepada konsumen. Cara seperti ini merupakan pendekatan alternatif yang dicita-citakan dapat menyejahterakan petani karena dapat membangun kepercayaan yang lebih utuh dan kokoh dengan para konsumennya. Selain itu, tidak hanya ingin memperpendek distribusi pangan, tapi pasar-pasar ini juga ingin menyediakan makanan-makanan yang sehat bagi masyarakat. Tentu saja, siapa pun pasti akan sepakat dan menyambut konsep ini dengan antusias kalau ceritanya hanya sampai di situ.

Tapi apa benar seperti itu? Apakah betul para petani yang ikut terlibat dalam sistem ini sudah sejahtera? Soalnya berdasarkan pengamatan saya pribadi, rata-rata pasar alternatif di kota-kota besar di Indonesia, tidak semua vendor-vedornya “petani”. Tunggu dulu, mungkin mereka memang petani, yaitu kaum kelas menengah kota yang menjadi petani setelah mereka masuk dalam sistem alternatif ini. Soalnya, di Indonesia orang yang berkebun atau menggarap lahan dan bercocok tanam itu ada dua jenis; petani dan buruh tani. Seorang kawan kurang lebih pernah berkata,”Petani itu belum tentu menggarap lahan atau bekerja, kalau buruh tani sudah jelas”. Bercemin dari pernyataan ini yang sangat masuk akal, saya pun mengernyitkan dahi dan menggumam dalam hati: berarti maksud dari visi “menyejahterakan petani” oleh para penggiat pangan lokal di sini mungkin memang benar, tapi petani yang mana dulu?

Selain itu, industrialisasi pangan dan pertanian dengan idealisme seperti apakah yang menjadi fondasi perlawanan mereka? Sebab sepemahaman awam saya, bukankah suatu gerakan yang mengklaim melawan industrialisasi dalam bentuk apapun adalah gerakan anti kapitalisme? Lalu kenapa ada restoran dan kafe yang menyediakan makanan sehat dan lokal yang konon turut menyejahterakan petani karena harga bahan baku yang mereka beli katanya sudah harga premium? Kalau begini, berarti tidak semuanya anti industrialisasi itu adalah anti kapitalisme. Atau sebenarnya gerakan-gerakan ini memang tidak pernah melawan kapitalisme, hanya ingin menciptakan sebuah tatanan masyarakat ekonomi baru yang lebih manusiawi dibanding kapitalisme versi korporasi?

Saya pun teringat penjelasan dua antropolog Chris Hann dan Keith Hart di buku Economic Anthropology yang berbunyi,“We preferred to speak of transformation rather than of transition, a term which implied a new stable condition” (Polity Press, 2011:136). Artinya kurang lebih,”Kami lebih memilih menyebutnya sebagai transformasi ketimbang transisi, sebuah istilah yang menunjukkan suatu kondisi stabil yang baru”. Hal ini mereka kemukakan saat membahas mengenai bekas negara-negara sosialis yang kini berubah dan menggunakan norma-norma demokrasi dari negara-negara Barat sehingga memunculkan suatu tatanan masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat pascasosialis, postsocialist citizens. Meskipun para penggiat pangan lokal yang dibahas di sini tidak berasal dari masyarakat sosialis, bahkan justru lahir di tengah-tengah masyarakat kapitalis, tapi apa yang mereka sosialisasikan merupakan suatu bentuk transformasi ketimbang transisi sebab mereka tidak beralih ke suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda, tapi hanya memodifikasi beberapa bagian dari yang sudah ada dengan tujuan ingin menciptakan keseimbangan baru.

Lalu Mengapa Harus Mahal?

Ada satu hal yang menarik untuk ditelisik lebih jauh terkait pangan lokal dan pasar-pasar alternatif di perkotaan ini. Misalnya di Indonesia lagi, pasar-pasar ini didominasi oleh kaum kelas menengah yang datang dengan pakaian yang cenderung lebih modis ketimbang mereka yang ada di pasar-pasar tradisional. Komoditas-komoditas yang diperdagangkan adalah lokal dan sebagian organik. Bukanya tidak setiap hari dan hanya beberapa jam saja, 2-4 jam sebab yang menjual juga merupakan kelas menengah yang beberapa melakukannya di sela-sela kesibukan lainnya (ada yang menggandrungi karena passion katanya). Lingkungan pasarnya bersih dan tidak becek karena diadakan di tempat-tempat yang memang pada dasarnya bukan pasar, misalnya pekarangan rumah, taman kota, lapangan, dan sebagainya.

Dengan segala pemandangan visual tersebut, mereka dengan ponsel dan ada juga yang membawa kamera digital ini kadang mengabadikan momen selama berada di sana dan mengunggahnya di media sosial disertai narasi-narasi positif setengah berkampanye, misalnya pentingnya untuk selalu berbelanja di pasar, mendukung ekonomi petani dan produsen lokal, hidup sehat, dan sebagainya. Kalaupun tak berkampanye apa-apa, yang melihat akan tahu seperti apa komposisi orang-orang yang ada di foto-foto tersebut. Tak masalah tentunya. Akan tetapi, ada satu yang selalu mengganjal bagi saya pribadi, harga barang-barang yang dijual biasanya lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional biasa.

Ada sebuah perspektif menarik dari seorang teman yang mengatakan bahwa untuk mencoba menjawab pertanyaan kenapa harus mahal ini bisa dimulai dengan kenapa juga harus murah? Kenapa bahan-bahan pangan di pasar-pasar tradisional atau modern (supermarket) harganya lebih murah? Kenapa misalnya sebuah perusahaan terigu bermerek yang sangat besar di Indonesia bisa menjual produknya dengan harga yang dianggap murah karena siapa pun mampu membelinya?

Menurutnya, di manapun aktor-aktor yang terlibat dalam industrialisasi pangan tidak hanya para pemilik dan seluruh staf internal, tapi justru sekutu-sekutu di luarlah yang sangat membantu pabrik-pabrik dalam menjual produk-produknya. Komponen eskternal yang nyata tapi tak kentara ini disebutnya dengan mafia. Kekuatan lobi politik dan ekonomi mereka yang sudah teruji di lapangan sangat berperan dalam memasarkan produk secara luas bahkan sampai di pelosok negeri atau bisa kita sebut monopoli pasar. Rantai distribusi yang melewati banyak pihak dan kepentingan inilah yang dilawan oleh para penggiat pangan lokal sebab proses di dalamnyalah yang turut menentukan harga terakhir suatu produk.

Selain itu, kebijakan pemerintah dan ketersediaan bahan baku juga mampu memengaruhi harga pasar. Semakin mudah didapatkan, produksi bisa semakin banyak. Ditambah dengan dukungan pemerintah, permainan para mafia pangan, dan standar upah yang diberlakukan kepada para pekerja pabrik merupakan sesuatu yang disadari betul oleh para pemilik bisnis sebab komponen-komponen tersebutlah yang berperan dalam menentukan margin profit. Sebaliknya, bahan-bahan pangan lokal yang sukar didapatkan dan produksinya skala kecil menjadi salah satu penyebab kenapa harganya cenderung lebih tinggi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang teman saya utarakan.

Dengan demikian, solusinya secara ideal adalah pemerintah harus berperan tegas dalam memetakan dan membasmi monopoli pangan. Selain itu, biodiversitas pangan lokal Indonesia harusnya dikembangkan, dilestarikan, dan didistribusikan secara lebih luas dan merata sehingga dari A-Z benar-benar terjangkau; bahan bakunya, sumber mendapatkannya, sampai harganya. Akan tetapi, rasanya ini adalah cita-cita yang utopis alias tidak akan tercapai sebab kita hidup di dunia yang memang tidak adil dan tidak ideal! Masalahnya apakah pemerintah berani melawan mafia-mafia pangan dan mendikte para pemilik perusahaan? Jangan-jangan malah menjadi bagiannya atau justru pemerintah yang didikte? Bukankah sudah menjadi rahasia umum masyarakat dunia bahwa di banyak negara, dalam kampanye-kampanye menjelang pemilu, para politikus selalu didukung secara finansial oleh para pengusaha. sebab dari mana mereka mendapat dana kampanye kalau bukan dari para pengusaha yang punya banyak uang? Pelajaran biologi yang berlaku dalam politik praktis: simbiosis mutualisme.

Kembali ke refleksi Angotti terkait harga pangan yang tinggi, Gray menemukan bahwa karena kondisi ekonomi yang genting yang dialami oleh para petani kecil di New York, mereka menjual pangan-pangan lokal di pasar-pasar kecil dengan harga di atas rata-rata karena mereka tidak mendapat dukungan dari pemerintah seperti yang diperoleh para konglomerat korporasi (mungkin semacam subsidi). Sayangnya, Angotti tidak membahasnya lebih lanjut.(Buku elektronik gratisnya sendiri juga tidak ketemu di internet).

Terlepas dari itu, apa yang dilakukan oleh para petani di New York ini merupakan respons mereka terhadap politik pemerintah setempat. Kondisi ekonomi yang genting terjadi karena posisi sosial mereka sebagai petani kecil yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Pertanyaannya, apakah cerita yang sama juga terjadi pada para padagang di pasar-pasar alternatif kebanyakan yang dibahas di sini? Apakah mereka juga melawan atau mengkritik pemerintah dengan cara menaikkan harga produk-produk mereka?

Selain wacana monopoli pangan yang sudah dipaparkan sebelumnya, mungkin ada juga yang beranggapan pangan-pangan lokal yang diproduksi secara ramah lingkungan harganya di atas rata-rata merupakan sebuah kewajaran sebab proses tanam, pemeliharaan, sampai panennya harus sesuai siklus alam, pupuknya bukan pupuk instan dari pabrik alias pupuk kimia sehingga harus diproduksi sendiri dari kotoran hewan, limbah dapur, dan sebagainya serta butuh keterampilan dan penanganan yang tidak konvensional. Oleh sebab itu, maklum jika standar yang diberlakukan, dalam hal ini harga jual, di atas rata-rata. Tidak masalah bagi sebagian orang yang mampu membeli. Apalagi disertai impresi bahwa apa yang mereka beli tidak hanya sehat, tapi juga dengan begitu mereka sudah mendukung kesejahteraan petani dan produsen lokal. Merogoh kocek berlebih tak mengapa seperti yang diutarakan oleh Laurie Tarkan dalam tulisannya berjudul The Big Business Behind The Local Food yang bisa dibaca di sini:

“In fact, the Packaged Facts report notes, nearly half of people surveyed said they are willing to pay up to 10% more for locally grown or produced foods, and almost one in three said they are willing to pay up to 25% more.”

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia kurang lebih berbunyi:

“Faktanya, laporan Packaged Facts mencatat, hampir setengah dari orang yang disurvei mengatakan mereka bersedia membayar hingga 10% lebih untuk makanan-makanan yang diproduksi dan ditanam secara lokal, dan kira-kira dalam setiap tiga orang, ada satu yang mengatakan mereka mau membayar 25% lebih.”

Hann dan Hart dalam Economic Anthropology juga mengatakan,”In both town and countryside, as postsocialist citizens themselves wryly remark, most goods are indeed more readily available, but only to those who can pay for them…,only money can command the goods” (hal. 135). Dalam Bahasa Indonesia kurang lebih berarti, ”Baik di kota maupun di desa, sebagaimana masyarakat pascasosialis dengan getir berkomentar, beberapa barang memang tersedia lebih banyak, tapi hanya untuk mereka yang bisa membelinya…,hanya uang yang mampu memerintah barang-barang tersebut”.

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mampu melakukan ini atau membayar lebih? Jawabannya jelas, mereka yang punya uang berlebih yang kerap diasosiasikan sebagai kelas menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat yang berpenghasilan rata-rata (UMR) ke bawah hanya mampu berbelanja pangan-pangan lokal yang tidak organik, tidak diproduksi secara tidak ramah lingkungan yang tersedia di pasar-pasar tradisional.

Tentu saja, kalau memang proyeksinya seperti demikian, sekali lagi bukan salah siapa-siapa. Hanya saja adanya pasar-pasar alternatif di kota-kota besar ini meskipun dikatakan terbuka untuk umum dan siapa saja bisa datang, semacam ada filtrasi yang terjadi secara otomatis yang membuat orang-orang dengan latar belakang sosial ekonomi tertentu saja yang tersaring masuk dan percaya diri datang untuk berbelanja serta bersosialisasi. Dengan demikian, terciptalah eksklusivitas yang menunjukkan adanya disparitas kelas. Ungkapan yang lebih sederhananya, muncul kesenjangan, sengaja atau tidak.

Kalau benar ini terjadi, rasa-rasanya untuk menjadi masyarakat global yang mulia, peduli terhadap kelestarian lingkungan dan ekonomi produsen lokal, perlu standar-standar tertentu yang membuatnya menjadi “kemewahan” bagi sebagian masyarakat global (dan lokal) lainnya. Paling jelas adalah perlu ongkos yang “banyak”; pakai tanda petik karena relatif tergantung penghasilan. Kalau begitu, pangan-pangan lokal ini nampaknya seperti truk hibrida yang disebut di atas, hemat energi dan ramah lingkungan tapi boros biaya serta tidak ramah di kantong sebagian masyarakat.

Fikri Yathir, 2016.

Referensi:
DeWeerdt, Sarah. Is Local Food Better.http://www.worldwatch.org/node/6064
Angotti, Tom. Wake Up Locavores! Justice for Food Workers Matters. https://tomangotti.files.wordpress.com/2015/03/review-labor-and-locavore.pdf