Dalam berbagai aspek kehidupan, kita mungkin sering menjumpai banyak hal yang kelihatannya bersifat ambivalen atau mengandung paradoks. Bentuk “ganda” dari sebuah kegiatan inilah yang kemudian membuat saya memilih bacaan tentang posisi aktivisme “Slow Food” diantara politik dan ekonomi dari Valeria Siniscalchi. Lewat bacaan ini kami mencoba untuk memahami bagaimana korelasi antara politik dan ekonomi muncul dari sebuah bentuk aktivisme, bisa menghidupi sebuah organisasi tertentu. Paradoks menjadi kata yang saya pilih karena dalam aktivisme atau sebuah gerakan yang bersifat politis, seolah persoalan ekonomi yang kerap dinilai sebagai profit oriented adalah hal yang harus dijauhkan. Kemudian kami pun juga mencoba mendiskusikannya dan melihat praktik serupa yang ada dan terjadi di Indonesia. Berikutnya, saya akan mencoba sedikit menyampaikan gambaran dari apa yang ditulis oleh Valeria Siniscalchi, dengan latar belakang negara asalnya, Italia.
Melakukan Praktik Ekonomi
Melalui tulisannya, Siniscalchi menyebutkan poin-poin yang menjadi terma dan filosofi dari gerakan slow food yang muncul belakangan ini. Produsen kecil, perpindahan pengetahuan, relasi antara nilai lokal dengan pasar, perlawanan terhadap agro industri, nilai moral dari ekonomi, hingga komitmen politik, sering muncul dan menjadi apa yang diperjuangkan berbagai bentuk aktivisme slow food yang pernah ditemukan oleh Siniscalchi[1]. Lewat tulisan ini, Siniscalchi mencoba lebih memperhatikan irisan yang muncul dari dimensi politik dan ekonomi dari sebuah aktivisme slow food.
Siniscalchi menekankan bahwa sejauh apapun dimensi politik dari sebuah aktivisme slow food, tetap akan memiliki bentuk ekonomi yang termasuk di dalamnya. Entah itu sebagai kemandirian produksi, aksesibilitas barang, hingga ke sebuah bentuk penghidupan organisasi secara ekonomi. Menurut Siniscalchi, ekonomi tak lagi diukur hanya dengan batasan uang, namun juga bagaimana nilai politik yang disokong dengan motif ekonomi yang muncul, menjadi kunci utama dari eksistensi gerakan ini[2]. Melalui risetnya, Siniscalchi mencoba menceritakan apa yang ditemukannya dari dua acara besar dalam tema slow food di Italia, yaitu Terra Madre dan Salone del Gusto.
Baik Terra Madre atau Salone del Gusto, keduanya sama-sama memiliki afiliasi dengan gerakan politik di Italia dan mereka sama-sama hadir untuk mengintervensi praktik industri besar, dengan basis kerja sukarela yang kadang tidak berbayar. Selama beberapa tahun, kedua acara ini telah menjadi manifestasi dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh gerakan slow food. Memerangi produksi masal dan intens, homogenisasi produk, melawan sumber daya yang tidak bisa diperbarui, menolak privatisasi aset, dan aspek-aspek lain yang membuat gerakan ini seolah terlihat ‘militan’ dari para pelakunya[3].
Pembedanya adalah, Terra Madre dilaksanakan secara lebih terbuka dan sederhana. Mengambil salah satu tempat terbuka di Italia dan dengan karnaval ala festival khas desa, dan kemudian membuat semacam pasar dengan banyak booth dari para produsen lokal tanpa sebuah pengkategorisasian tertentu. Sebaliknya, Salone del Gusto justru malah berani menggandeng pihak-pihak atau label besar guna mendukung acara mereka. Layaknya sebuah pameran, acaranya berlangsung di dalam sebuah arena yang sudah bonafide, dengan penggolongan-penggolongan tertentu dari berbagai produk yang ada di dalamnya. Oleh Siniscalchi sendiri, apa yang dilakukan Salone del Gusto dianggap sebagai salah satu titik lemah yang patut dikritisi, karena dianggap bertentangan dengan nilai gerakan slow food yang menolak adanya keterlibatan industri besar di dalamnya[4]. Kontradiksi yang mendalam ini pun akhirnya berakhir dengan dileburnya kedua acara besar ini dalam satu atap, yang kemudian diberi nama Terra Madre Salone del Gusto.
Diantara yang “Pasar” dan yang “Menubuh”
Dalam tulisannya, Siniscalchi menyebutkan bahwa gerakan slow food selalu menekankan terma “baik, bersih dan adil”. Baik mengacu pada masalah rasa dan kualitas dari sebuah produk. Bersih menekankan pada permasalahan etika dan lingkungan produksi. Selain itu, bersih juga mengacu pada ketiadaan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari atau merusak lingkungan. Adil mengacu pada nilai keadilan pada pihak produsen bahan awal. Produksi, konsumsi dan distribusi dianggap akan adil apabila memang memperhatikan nasib para produsen awal dari aspek kesejahteraan hingga lingkungan kerja[5]. Poin-poin ini sering dijadikan landasan moral dalam menentukan sebuah nilai ekonomi dari gerakan slow food, dimana keterlibatannya tidak lagi hanya dari posisi konsumen, namun mulai dari produsen.
Dari apa yang disebutkan Siniscalchi, saya mencoba menariknya dalam konteks wilayah yang lebih dekat yaitu Yogyakarta. Dalam tema “Independent Food” kali ini, beberapa kali kami telah melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau organisasi yang diprakarsai para pegiat “slow food”. Hampir dari semua organisasi atau inisiatif ini menggunakan atau paling tidak memiliki lini bisnis dengan basis moda ‘menjual produk fisik’ sebagai salah satu basis perekonomian mereka. Menurut saya, ini terlihat wajar karena watak dari produk pangan selalu erat kaitannya dengan persoalan konsumsi, maka hal ini terasa sulit atau mungkin tidak bisa dihindari. Sebagai konsumen, kita mungkin perlu jeli dalam melihat praktik serta etika berjualan mereka. Pasar Kamisan, Pasar Sasen, Jogja Berkebun, Letusee, Indmira, Bumi Langit, Wikikopi, menjadi beberapa tempat yang kami kunjungi. Dalam berbagai kunjungan tersebut, perbincangan kami dengan para pegiat tersebut juga tak jarang mengalami tarik ulur ketika kami mencoba membicarakan bagaimana posisi slow food di antara ranah politik dengan ekonomi.
Dari berbagai bentuk yang ada, kebanyakan masih menggunakan ideologi slow food sebagai “nilai lebih” pada produk-produknya untuk menyasar konsumen yang “terpelajar” dengan berbagai alasan. Beberapa yang paling sering saya temukan adalah dengan alasan kesehatan yang dikedepankan, diikuti dengan dengan alasan peduli lingkungan dan peduli kesejahteraan petani sebagai produsen. Mencoba membaca lebih jauh dari alasan itu, saya melihat bahwa pegiat slow food ada yang sifatnya hanya mengikuti sebuah bentuk healthy lifestyle, dimana mereka kadang abai terhadap nilai-nilai yang ditawarkan dan tidak mempertanyakan ulang, serta kadang hanya memburu nilai-nilai eksotisme dari sebuah produk lokal. Saya menyebutnya sebagai kelompok ‘pasar’, dikarenakan pada akhirnya kelompok ini hanya menjadi sebuah bagian akhir yang lebih pasif dari nilai gerakan slow food yang ditawarkan.
Disamping kelompok ‘pasar’ yang ada, ada pula kelompok-kelompok yang memang melakukan gerakan ini dengan menjalankan nilai-nilainya secara utuh meskipun diikuti dengan menjual produknya. Pelaku-pelaku semacam ini saya sebut dengan pelaku dengan pengalaman menubuh, dan dalam amatan saya ternyata lebih mampu menjelaskan nilai-nilai dari apa yang mereka kerjakan secara lebih komprehensif karena persoalan etika pangan, baik produksi hingga konsumsi yang sudah menjadi laku hidupnya. Meskipun begitu, saya merasa tetap harus terus mengkritisi kelompok ini, terutama perihal sejauh mana persoalan ekonomi mendominasi kegiatan mereka.
Slow Food Sebagai Cara Untuk Melihat Aktivisme Pangan
Beberapa yang saya utarakan di atas merupakan kelompok yang dalam kegiatan aktivismenya juga menjalankan produksi dan distribusi produk sebagai basis ekonomi. Lalu bagaimana dengan slow food Jogja sendiri? Kami pernah mengulas dalam artikel sebelumnya,[6] di mana dalam kegiatan tersebut, sependek pengetahuan kami memang tidak menjual produk apapun dan kegiatannya lebih kepada berjejaring dan membangun relasi dengan pengiat pangan lainnya seperti yang saya sebut diatas, untuk menyebarkan pengetahuan akan pangan yang beretika.
Secara ringkas, slow food Jogja memang merupakan bagian dari gerakan slow food internasional. Tubuh slow food Jogja pun juga terdiri dari beberapa organisasi atau inisiatif, yang mungkin masing-masing memiliki detail visi dan misi yang berbeda-beda[7]. Sejauh amatan saya baik dengan bertemu langsung atau membaca beberapa tulisan, kebanyakan praktik mereka memang berkutat di seputaran area ‘produksi’. Produksi dapat dibaca sebagai pembuatan sebuah barang, berbagi pengetahuan melalui seminar atau workshop, hingga ke pengorganisiran sebuah acara baik yang rutin maupun tidak. Rupanya pun bermacam. Seperti contoh agenda rutin Pasar Kamisan di Yogyakarta yang tampak santai dan sederhana, disandingkan dengan agenda ‘Ubud Food Festival’ di Bali. Keduanya memiliki elemen slow food di dalamnya, namun terasa kontras sekali hingar bingarnya.
Melihat dari sini, mungkin kita harus memaknai slow food bukan sebagai institusi yang ada di setiap kota-kota besar yang mana penduduknya mulai sadar akan etika pangan. Tetapi slow food bisa kita lihat sebagai spirit/semangat untuk mempraktekan produksi, distribusi dan konsumsi dalam pangan yang beretika, di mana para pelakunya bisa berjejaring dan membangun gerakan bersama. Tentu saja dengan berlandaskan 3 unsur utama slow food yang disinggung sebelumnya, yaitu “baik, bersih dan adil”. Artinya kita tidak lagi menilai gerakan ini melalui program-program atau produk-produk jualannya yang sering diikuti embel-embel nama kota. Dengan demikian persoalan dilematis antara politik dan ekonomi dapat diperiksa melalui praktek-praktek pelakunya masing-masing, terlepas dari platform slow food itu sendiri. Misal, slow food Bali tidak lagi di lekatkan dengan produk garam organik ataupun kegiatan permaculture-nya, tapi melihatnya sejauh mana produsen garam atau petani permaculture tersebut mempraktekan semangat slow food. Sehingga kita bisa mengkritisi mana praktek yang lebih condong pada pasar dan mana yang memiliki visi misi yang lebih politis melalui semangat slow food itu sendiri.
Catatan Kaki:
[1] Siniscalchi, Valeria. Slow Food Activism between Politics and Economy, Food Activism: Agency, Democracy, and Economy. London: Bloomsbury. Halaman 188.
[2] Ibid, halaman 189.
[3] Ibid, halaman 191.
[4] Ibid, halaman 198.
[5] Ibid, halaman 192.
[6] http://bakudapan.com/id/percakapan-santai-dengan-slow-food-jogja/
[7] https://www.facebook.com/SlowFoodYogyakarta/
Bagoes Anggoro, 2017.
